Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Banyak hak dan kewenangan anggota MRP yang belum berjalan karena belum ada dasar hukum baru yang mengatur struktur dan mekanismenya sesuai provinsi hasil pemekaran
Kalau sampai muncul Otsus jilid ketiga, berarti Otsus pertama dan kedua dianggap gagal.
Kalau Raperdasus sudah jadi, semua proses rekomendasi MRP bisa langsung berbasis data
Kalau sistem ini berjalan baik, ke depan kita tidak perlu debat siapa orang asli Papua dan siapa bukan
Semua catatan dan masukan akan kita tindak lanjuti agar dapat berkontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Papua Selatan
Porsi terbesar APBD tahun 2024 tetap diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan layanan dasar
