
“Ini tentang NKRI, kita perlu subsidi untuk wilayah terluar,”
Negara, pemerintah, dan masyarakat membutuhkan karya serta pelayanan kita
Ini adalah bentuk tanggung jawab kita bersama untuk melayani masyarakat
RPJMD ini bukan sekadar formalitas. Nasib Papua Selatan lima tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengkaji, menilai, dan menetapkan dokumen ini menjadi peraturan daerah
Sudah lebih dari 20 tahun, hampir Rp200 triliun dana Otsus, DBH, dan DTI masuk ke Papua, tapi angka kemiskinan masih dua sampai tiga kali lipat di atas rata-rata nasional. Ini artinya ada yang keliru. Perbaikan tata kelola bukan pilihan, tapi keharusan
Coba kita tanya, apakah potensi pajak alat berat ini sudah ditagih untuk jadi pemasukan daerah? Jangan sampai PAD kita kecil, dana Otsus besar tapi tidak bisa digunakan fleksibel, sementara peluang pemasukan yang nyata tidak dioptimalkan