Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Percepatan dan Pemerataan Akses serta Kualitas Layanan Dasar, serta Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Masyarakat Adat
Menabuh tifa bersama tanda dimulainya kegiatan tersebut (Foto: Humas)
Merauke – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menargetkan percepatan pemerataan layanan dasar serta penguatan ekonomi masyarakat adat melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Komitmen tersebut dibahas dalam konsultasi publik RKPD 2027 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Selatan di Bell Hotel Merauke, Selasa (7/4/2026).
Tema pembangunan yang diusung yakni “Percepatan dan Pemerataan Akses serta Kualitas Layanan Dasar, serta Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Masyarakat Adat.”
Asisten I Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno yang mewakili Gubernur Apolo Safanpo menegaskan, konsultasi publik menjadi tahapan penting untuk memastikan arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, terdapat empat fokus utama dalam proses penyusunan RKPD 2027, yakni penyelarasan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025, penetapan indikator utama pembangunan daerah, serta sinkronisasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Ia menegaskan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan menjadi tantangan sekaligus kebutuhan penting, khususnya bagi Papua Selatan sebagai provinsi baru yang masih menghadapi berbagai keterbatasan pembangunan.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap tercapai kesepakatan prioritas pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Agustinus juga mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memanfaatkan forum konsultasi publik untuk menyampaikan kondisi riil di masyarakat, sehingga setiap program yang dirumuskan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata.
Momentum konsultasi publik ini dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, anggota DPR Papua Selatan, pimpinan perangkat daerah, serta para bupati dan sekretaris daerah dari empat kabupaten yakni Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel.
Selain itu, turut hadir tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda yang memberikan masukan terhadap arah pembangunan Papua Selatan ke depan. (Tom)
