Pemprov Papua Selatan Gelar Audiensi dengan Pemkab Mappi, Bahas Percepatan Pembangunan 2026–2030

Merauke — Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar rapat koordinasi sekaligus audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Mappi di Gedung Negara Kantor Gubernur Papua Selatan, Jumat (5/9/2025) pukul 08.30 WIT.

Pertemuan ini menindaklanjuti surat resmi Bupati Mappi Nomor 000.7.3/1085/BUP/IX/2025 tanggal 1 September 2025 terkait permohonan audiensi mengenai Program Percepatan Pembangunan Terpadu, Terintegrasi, dan Berkelanjutan Kabupaten Mappi Tahun 2026–2030. Sesuai undangan Nomor 100.2.7/822/PPS/IX/2025 tertanggal 4 September 2025, rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT.

Audiensi dihadiri oleh Ketua dan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan, Bupati Mappi Kristosimus Yohanis Agawemu, Wakil Bupati Mappi H. Sanusi, Sekda Kabupaten Mappi, jajaran OPD Pemprov Papua Selatan, serta pimpinan OPD Pemkab Mappi.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Selatan menegaskan pentingnya sinergi antara provinsi dan kabupaten dalam setiap tahapan pembangunan.

“Wilayah yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah satu dan sama, masyarakat yang kita layani pun satu dan sama. Karena itu dibutuhkan sinergitas dalam penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan,” ujar Gubernur Apolo Safanpo.

Sementara itu, Bupati Mappi memaparkan visi, misi, dan program pembangunan 2026–2030 dengan tema Percepatan Pembangunan Terpadu, Terintegrasi, dan Berkelanjutan. Konsep tersebut dituangkan dalam empat pilar utama:

1. Pendidikan (Mappi Pintar, Mappi Berkarya),

2. Kesehatan (Mappi Sehat),

3. Infrastruktur (Mappi Tersambung, Mappi Terang, Mappi Bangga),

4. Ekonomi (Mappi Mandiri, Mappi Hijau).

“Seluruh kebutuhan di Mappi harus dipadukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan. Fokus utama adalah peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menuju kesejahteraan masyarakat dan Indonesia Emas 2045,” kata Bupati Kristosimus Yohanis Agawemu.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan berkas dokumen resmi dari Pemerintah Kabupaten Mappi kepada Gubernur Papua Selatan dan Bapperida Provinsi Papua Selatan, yang terdiri dari:

1. Materi pemaparan Bupati,

2. Proposal Percepatan Pembangunan Daerah Terpadu, Tertinggal, dan Berkelanjutan Tahun 2025–2030,

3. Data dukung lainnya.

Dalam sesi tanggapan, Gubernur juga menyoroti keterbatasan regulasi yang membatasi alokasi anggaran provinsi untuk membantu SMA/SMK akibat PP 106 dan PP 107. Meski demikian, ia menekankan pentingnya Rakorda bersama empat kabupaten di Papua Selatan untuk mengambil kebijakan pembangunan secara kolektif.

Audiensi ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, menyusun prioritas bersama, dan memastikan program pembangunan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat Papua Selatan. (Farhan)