Semua Berita

news
Informasi Pemerintahan 14 Desember 2025

Apolo Safanpo: Papua Selatan Berpeluang Jadi Penopang Utama Pangan Nasional

“Kita punya peluang besar di sektor pertanian. Dari produksi bibit, pupuk, alat mesin pertanian, sampai pengolahan dan distribusi hasil panen, semuanya adalah peluang usaha

news
Informasi Pemerintahan 13 Desember 2025

Penataan Serius Pantai Lampu Satu Dimulai, Fondasi Destinasi Unggulan Merauke Dibangun

Ke depan, pemerintah daerah akan melanjutkan pengembangan melalui promosi destinasi yang terstruktur, penguatan sumber daya manusia pariwisata, penataan kawasan berkelanjutan, serta peningkatan peran masyarakat lokal sebagai penggerak utama.

news
Informasi Pemerintahan 13 Desember 2025

Bupati Yoseph Gebze Resmikan Sarana Lampu Satu, UMKM dan Seniman Lokal Dapat Ruang Tumbuh

Dengan dukungan masyarakat, Lampu Satu bisa menjadi destinasi yang membanggakan, tidak hanya bagi Merauke, tetapi juga Papua Selatan

news
Informasi Pemerintahan 13 Desember 2025

Gubernur Apolo: Perdasus OAP Harus Punya Tujuan dan Manfaat yang Jelas bagi Masyarakat

Kalau tujuannya jelas, maka Perdasus ini bisa menjadi pegangan bersama, baik bagi pemerintah maupun masyarakat

news
Informasi Pemerintahan 13 Desember 2025

Ketua MRP: Tanpa Perdasus, Hak Orang Asli Papua Rentan Diperdebatkan

Kami masih mengarahkan penggunaan Undang-Undang Otonomi Khusus, karena Perdasusnya belum ada. Padahal, kebutuhan di lapangan sudah sangat mendesak

news
Informasi Pemerintahan 13 Desember 2025

Apolo Ingatkan Perdasus OAP Jangan Gugur di Pusat karena Salah Prosedur

“Kita tidak ingin sudah menyusun dengan setengah mati, lalu ketika sampai di kementerian, semuanya dicoret karena tidak sesuai aturan,” tegasnya.

news
Informasi Pemerintahan 12 Desember 2025

Penandatanganan MoU Kejaksaan Tinggi Papua–Pemprov Papua Selatan: Dorong Penyelesaian Perkara Secara Restoratif dan Sinkronisasi Regulasi di Tanah Papua

Gubernur Apolo juga menyoroti tantangan besar berupa konfrontasi regulasi antara Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua

LINK TERKAIT