Buruh Angkut Okaba Menunggu Keadilan Upah: Harga Barang Naik, Upah Tetap Bertahan

Info Papua Selatan, Okaba – Di Pelabuhan Bongkar Muat Koloi, denyut ekonomi Distrik Okaba bergerak pelan namun pasti. Kapal-kapal yang datang membawa kebutuhan pokok menjadi penanda bahwa seorang buruh akan kembali bekerja: mengangkat barang-barang berat dari kapal menuju daratan, sering kali dalam cuaca panas, licin, dan risiko keselamatan yang tinggi. Namun di balik kerja keras itu, ada kegelisahan yang terus mengendap bertahun-tahun.

Harga upah buruh di pelabuhan ini masih mengacu pada ketetapan lama yang dikeluarkan pemerintah distrik. Besarannya berkisar Rp70 juta hingga Rp150 juta untuk satu kali bongkar muat, tergantung banyaknya barang dan hasil kesepakatan. Meski tampak besar, jumlah itu terbagi ke belasan anggota dalam satu kelompok, belum termasuk biaya operasional, konsumsi buruh, hingga alat kerja sederhana. Pada akhirnya, penghasilan yang diterima per orang tidak sebanding dengan beban kerja dan biaya hidup yang terus merangkak naik.

“Upah kami tetap, tapi harga barang terus naik. Kami yang di bawah ini semakin susah,” keluh Yakonius Kaimu, Ketua Kelompok 15, salah satu kelompok buruh angkut di Pelabuhan Koloi. Jumat (14/11) sore itu, di kediamannya yang sederhana di Okaba, Yakonius duduk sambil mengenang tumpukan karung yang baru ia angkut dua hari sebelumnya. Suaranya tenang, namun ada nada kecewa yang tak bisa ia sembunyikan.

Menurutnya, persoalan upah buruh bukan hanya soal nominal. Ada hal yang jauh lebih besar: ketiadaan aturan yang jelas. Selama ini, penentuan harga buruh sering kali bergantung pada negosiasi spontan dengan pemilik barang, tanpa dasar regulasi yang kuat.

“Ada permainan harga. Kalau tidak ada aturan dari pemerintah, kami selalu di posisi lemah,” ujarnya lirih.

Yakonius mengaku para buruh pernah menyampaikan usulan resmi kepada kepala distrik sebelumnya. Mereka meminta penyesuaian tarif yang lebih adil dan sesuai kondisi ekonomi masyarakat Okaba. Namun sebelum proses itu berjalan, kepala distrik diganti. Pergantian jabatan membuat aspirasi buruh kembali menggantung dan tak mendapat tindak lanjut.

“Sudah masuk, sudah bicara, tapi belum sempat diproses. Kepala distrik sudah diganti. Sekarang harapan kami hanya pada kepala distrik yang baru ini,” ungkapnya.

Di Pelabuhan Koloi terdapat 15 kelompok buruh angkut, masing-masing bekerja secara bergilir. Sistem ini sebenarnya menata agar kesempatan kerja terbagi rata, namun tanpa kepastian upah, sistem rotasi ini justru sering membuat buruh menunggu giliran terlalu lama tanpa jaminan penghasilan layak.

Ketika giliran tiba, mereka mengerahkan seluruh tenaga. Namun ketika hasil dikumpulkan, pembagian pendapatan setelah dipotong berbagai kebutuhan kelompok membuat banyak buruh pulang dengan upah yang tidak seberapa.

“Kalau muatan besar, mungkin kami dapat lebih. Tapi kalau muatan sedikit, kami bagi sama-sama. Sementara harga barang di pasar Okaba makin tinggi. Kami serba sulit,” tutur Yakonius.

Kenaikan harga barang di Okaba bukan hal baru. Lokasi distrik yang bergantung pada pasokan laut membuat harga kebutuhan sehari-hari mudah melonjak. Sementara itu, harga buruh angkut yang seharusnya menyesuaikan dengan kondisi ekonomi justru tetap stagnan.

Buruh merasa keputusan harga buruh angkut selama ini dibuat tanpa memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Mereka menilai pemerintah distrik perlu mengambil langkah tegas dan tidak menyerahkan penentuan upah hanya pada kesepakatan antara pemilik barang dan buruh.

“Kalau dibiarkan begini, kami buruh tidak akan mampu bertahan. Semua naik, tapi upah kami tetap. Itu yang kami sesalkan,” kata Yakonius.

Para buruh kini menyampaikan harapan besar kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Merauke. Mereka meminta adanya kebijakan resmi, tertulis, dan adil mengenai tarif buruh angkut di Distrik Okaba. Sebuah aturan yang menjadi pegangan, agar tidak ada lagi permainan harga dan agar buruh mendapat upah yang layak sesuai dengan kerja fisik berat yang mereka lakukan.

Kebijakan tersebut tidak hanya akan memberikan kepastian pendapatan, tetapi juga memperbaiki sistem kerja buruh angkut yang selama ini berjalan tanpa arah yang jelas.

Dengan adanya kepala distrik baru, para buruh menaruh asa bahwa perubahan bisa terjadi. Mereka berharap suara masyarakat kecil didengar dan diperjuangkan. Pelabuhan Koloi adalah nadi ekonomi Okaba, dan buruh angkut adalah tulangnya. Tanpa mereka, distribusi barang akan lumpuh.

“Kami hanya ingin kebijakan yang adil. Kami bekerja keras untuk membawa kebutuhan hidup masyarakat Okaba. Semoga kepala distrik dan dinas tenaga kerja bisa melihat persoalan kami dengan serius,” tutup Yakonius.(JR)

Edito: Ronald