Yang kami bicarakan ini bukan sekadar bangunan kantor, tapi rumah adat kami. Ini simbol dari jati diri budaya orang asli Papua Selatan. Karena itu, kami minta waktu itu kepada Menteri PUPR untuk meninjau kembali desain gedung, agar mengakomodir unsur budaya lokal,” ujar Damianus.
Kami ke lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Salor untuk melihat secara langsung progres pembangunan kantor gubernur
Proses PAW akan mengacu pada daftar tunggu resmi yang telah disusun saat pemilihan anggota MRPS terdahulu. “Calon pengganti sesuai SK, jadi ada daftar jadi dan daftar tunggu. Nah, daftar tunggu itu yang akan diusulkan,” jelasnya.
Pak Kadis, Pak Kabid mereka tidak hadir, hanya Pak Kasubag, Pak Kasubid yang hadir. Mereka tidak punya kapasitas untuk memutuskan, ini sangat disayangkan,” tegas Damianus.
Kami menyampaikan ini dengan tulus demi menjaga marwah otonomi khusus dan memastikan hak-hak dasar OAP terlindungi dengan adil,” pungkasnya.