Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Kerja pengelolaan fiskal itu non-stop. Kita menutup 2025, menjalankan 2026, dan bersamaan menyiapkan 2027. Ini menuntut daerah dan pusat terus saling mengoreksi dan menguatkan arah kebijakan
Askolani menyampaikan arahan (Foto: IPS)
Merauke, Selasa (10/2/2026) — Akselerasi pembangunan di Provinsi Papua Selatan mulai terlihat dari sisi pendanaan. Pemerintah pusat memastikan sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan lebih cepat dan terukur, ditandai dengan pencairan Dana Otonomi Khusus (Otsus) 2026 yang sudah dilakukan sejak Februari.
Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani dalam kunjungan kerja bersama jajaran Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri di Swiss-Belhotel Merauke.
Askolani menegaskan, tahun 2025 menjadi fase evaluasi penting bagi Papua Selatan sebagai daerah otonom baru. Karena itu, APBD 2026 harus menjadi momentum percepatan pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan nasional. Di saat yang sama, pemerintah pusat bahkan telah mulai menyiapkan kerangka APBN 2027.
“Kerja pengelolaan fiskal itu non-stop. Kita menutup 2025, menjalankan 2026, dan bersamaan menyiapkan 2027. Ini menuntut daerah dan pusat terus saling mengoreksi dan menguatkan arah kebijakan,” ujar Askolani.
Ia menjelaskan, percepatan pencairan Dana Otsus 2026 dimungkinkan berkat inovasi sinkronisasi data dan sistem perencanaan antara pusat dan daerah. Dengan mekanisme baru tersebut, penyaluran dana bisa dilakukan lebih awal—sebuah capaian yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya.
Tak hanya mengandalkan Transfer ke Daerah (TKD), pembangunan Papua Selatan juga ditopang dukungan program kementerian dan lembaga (K/L) yang nilainya dipetakan lebih dari Rp10 triliun. Dukungan ini mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pertanian, hingga perhubungan.
“Membangun Papua itu kerja bersama. TKD penting, tapi dukungan K/L juga masif dan harus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, para bupati dari empat kabupaten—Merauke, Asmat, Boven Digoel, dan Mappi—serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi fiskal pusat–daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (Tom)
Editor: Ronald
