Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Pemprov Papua Selatan berharap FGD ini menghasilkan rekomendasi yang bisa menjadi rujukan kebijakan Gubernur Apolo Safanpo dalam membina dan mengarahkan pembangunan demokrasi di daerah.
Foto bersama
Merauke – Kebijakan yang keliru bisa lahir dari data yang keliru. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengingatkan pentingnya keakuratan data dalam pelaksanaan demokrasi, agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Asisten I Setda Papua Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesra, Agustinus Joko Guritno saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang digelar Badan Pusat Statistik Provinsi Papua bersama Badan Kesbangpol Papua Selatan di Hotel Corein Merauke, Selasa (3/3/2026).
“Anggaran tahun 2026 ini kita sudah mulai berjalan, hari ini Kesbangpol Papua Selatan mengawali kegiatan dengan melakukan FGD tentang Indeks Demokrasi Indonesia,” kata Guritno.
Ia menyebut Indeks Demokrasi sangat penting karena Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.
“Tentunya, kita sudah tau bahwa demokrasi kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pancasila, sehingga kita punya ciri khas tersendiri dalam hidup berdemokrasi,” ujarnya.
Demokrasi, lanjut dia, bukan berarti membatasi demokrasi orang lain, melainkan melaksanakan kebersamaan secara terbuka, saling memberi informasi dan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berpikir, berkumpul serta menyuarakan aspirasi.
Menurutnya, FGD ini menjadi salah satu kriteria penting dalam berdemokrasi karena memiliki nilai, batasan dan ukuran yang menjadi patokan bersama.
“Nantinya dalam FGD kita ketahui bahwa demokrasi bagimana, batasannya bagimana, dan bagimana kita melaksanakan demokrasi itu sesuai harapan negara dan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, ASN, dinas, badan maupun kelompok masyarakat tidak boleh memberikan data yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Sebab, jika data yang digunakan tidak akurat, kebijakan yang dihasilkan bisa tidak sesuai dengan harapan masyarakat bahkan menimbulkan kericuan.
“Sehingga kebijakan-kebijakan itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat bahkan lebih cenderung menimbulkan kekacauan atau kericuan ditengah masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Papua Selatan berharap FGD ini menghasilkan rekomendasi yang bisa menjadi rujukan kebijakan Gubernur Apolo Safanpo dalam membina dan mengarahkan pembangunan demokrasi di daerah.
Setelah sambutan, kegiatan resmi dibuka dengan penabuhan tifa oleh Agustinus Joko Guritno, menandai dimulainya diskusi yang diharapkan memberi manfaat nyata bagi jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat Papua Selatan. (LS)
