Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Selain itu, data penduduk juga menjadi acuan dalam menentukan kebutuhan pembangunan fasilitas kesehatan baru di wilayah Papua Selatan.
Ilustrasi
Merauke – Ketidakakuratan data penduduk dinilai berpotensi membuat Papua Selatan kehilangan peluang peningkatan anggaran serta layanan publik yang lebih baik. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong percepatan pendataan Orang Asli Papua (OAP) dan karyawan perusahaan yang bekerja di wilayah tersebut.
Dorongan itu disampaikan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo saat melakukan zoom meeting bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Selatan, Rabu (15/4/2026).
Menurut Apolo, jumlah penduduk menjadi salah satu indikator penting dalam perhitungan dana transfer pusat ke daerah, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana perimbangan lainnya. Ketidaklengkapan data menyebabkan potensi anggaran yang diterima daerah menjadi lebih kecil dari seharusnya.
“APBD kita itu ternyata perhitungan perimbangan keuangan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), salah satu indikatornya jumlah penduduk, selain luas wilayah dan tingkat kesulitan,” kata Apolo.
Ia menegaskan, masih terdapat belasan hingga puluhan ribu karyawan yang bekerja di sejumlah perusahaan di Papua Selatan, namun belum tercatat secara optimal dalam data kependudukan. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap besaran APBD yang diterima daerah.
“Kalau kita bisa menyiapkan data yang valid dan akurat maka APBD kita akan meningkat,” ujar mantan Rektor Universitas Cenderawasih tersebut.
Selain berdampak pada besaran anggaran, data penduduk juga berpengaruh pada berbagai aspek lain seperti alokasi kursi legislatif di DPR RI, DPR provinsi maupun DPR kabupaten, serta perencanaan program pembangunan yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus).
Apolo mencontohkan adanya perbedaan signifikan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Asmat pada Pemilu 14 Februari 2024 yang tercatat sekitar 82 ribu pemilih, namun enam bulan kemudian saat Pilkada jumlahnya hanya sekitar 60 ribu.
“Itu harus dikoordinasikan, hilang tiba-tiba padahal waktu pileg dan pilpres, ada orangnya,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Bawaslu untuk memastikan sinkronisasi data kependudukan.
Gubernur juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalokasikan anggaran guna mendukung pendataan OAP serta karyawan perusahaan di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Boven Digoel dan Merauke.
Pendataan OAP dinilai penting agar program pembangunan yang bersumber dari dana Otsus benar-benar tepat sasaran dan memiliki ukuran hasil (output), manfaat (outcome), serta dampak (impact) yang jelas.
“Kalau kita tidak punya data yang valid tentang OAP nanti kita bisa raba-raba saja,” kata Apolo.
Kebutuhan data penduduk yang akurat juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Provinsi Papua Selatan, dr. Benedicta C. Herlina Rahangiar.
Ia menjelaskan, jumlah penduduk menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) di empat kabupaten di Papua Selatan.
Menurutnya, masih banyak warga yang datang berobat ke rumah sakit namun belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga berdampak pada layanan kesehatan termasuk pembiayaan melalui BPJS Kesehatan.
Selain itu, data penduduk juga menjadi acuan dalam menentukan kebutuhan pembangunan fasilitas kesehatan baru di wilayah Papua Selatan.
Dengan pendataan yang lebih akurat, pemerintah berharap perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, hingga pelayanan publik dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. (Tom)
Editor: Ronald
