Demokrasi Terukur Jadi Fondasi Kebijakan, Pemprov Papua Selatan Dorong FGD-IDI Hasilkan Rekomendasi Nyata

Merauke – Arah kebijakan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kualitas data dan pemahaman demokrasi yang benar. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi melahirkan rekomendasi konkret bagi kebijakan umum di daerah.

Harapan tersebut disampaikan Asisten I Setda Papua Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Agustinus Joko Guritno saat mewakili Gubernur Apolo Safanpo membuka FGD-IDI yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua bekerja sama dengan Badan Kesbangpol Papua Selatan di Hotel Corein Merauke, Selasa (3/3/2026).

“Anggaran tahun 2026 ini kita sudah mulai berjalan, hari ini Kesbangpol Papua Selatan mengawali kegiatan dengan melakukan FGD tentang Indeks Demokrasi Indonesia,” kata Guritno mengawali sambutan.

Ia menegaskan, Indeks Demokrasi sangat penting karena Indonesia adalah negara demokrasi. Di daerah sebagai bagian dari NKRI, sistem demokrasi harus dijalankan sesuai konstitusi.

“Tentunya, kita sudah tau bahwa demokrasi kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pancasila, sehingga kita punya ciri khas tersendiri dalam hidup berdemokrasi,” ujarnya.

Menurutnya, demokrasi bukan berarti membatasi hak orang lain. Demokrasi justru menjadi ruang kebersamaan untuk saling terbuka, saling memberi informasi, dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berpikir, berkumpul, serta menyampaikan aspirasi.

Ia menambahkan, Papua Selatan sebagai bagian dari NKRI memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyebarluaskan dan menjalankan sistem demokrasi yang dianut negara.

Pemprov, kata dia, mengapresiasi Kesbangpol dan BPS Papua serta instansi terkait yang bersinergi menyelenggarakan kegiatan tersebut.

“Nantinya dalam FGD kita ketahui bahwa demokrasi bagimana, batasannya bagimana, dan bagimana kita melaksanakan demokrasi itu sesuai harapan negara dan masyarakat,” katanya.

Agustinus menekankan, perlu ada patokan dasar agar demokrasi tidak kebablasan, karena demokrasi di Indonesia memiliki aturan dan ukuran yang jelas.

Ia berharap FGD ini berjalan dinamis. Tidak hanya narasumber yang berbagi ilmu dan pengalaman, tetapi peserta juga aktif berbagi.

“Sehingga hasilnya benar-benar bermanfaat bagi jalannya pemerintahan, hidup bermasyarakat, dan kehidupan generasi muda yang merupakan calon pemimpin dimasa mendatang,” ujarnya.

Ia menegaskan, setelah kegiatan ini harus ada hasil yang dapat dijadikan rekomendasi bagi Pemprov Papua Selatan, sebagai dasar kebijakan Gubernur Apolo Safanpo dalam membimbing dan membina masyarakat.

“Sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang negatif yang terjadi ditengah masyarakat. Kalau kita sudah bisa memberikan rekomendasi kepada gubernur tentunya kebijakan-kebijakan yang diambil di provinsi ini tepat, sesuai dengan arah sasarannya, dan bisa diterima oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, apabila ASN atau kelompok masyarakat memberikan data yang tidak sesuai kenyataan di lapangan, maka akan berakibat fatal terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Sekadar informasi, usai menyampaikan sambutan, Agustinus Joko Guritno membuka kegiatan tersebut dengan menabuh tifa sebagai tanda dimulainya FGD. (LS)