Papua Selatan Masih Kekurangan RS dan Dokter, MoU dengan Kemenkes Jadi Langkah Percepatan

Merauke – Keterbatasan rumah sakit, tenaga medis, dan fasilitas kesehatan di Papua Selatan mendorong pemerintah daerah mempercepat penguatan sistem layanan kesehatan melalui kerja sama dengan pemerintah pusat.

Langkah itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Kementerian Kesehatan terkait jejaring layanan pengampuan rumah sakit nasional dan regional, yang berlangsung di Kantor Gubernur, Selasa (5/5/2026).

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengungkapkan hingga saat ini provinsi tersebut belum memiliki rumah sakit milik provinsi.

“Sampai saat ini belum ada rumah sakit provinsi, masih terpikirkan,”kata Apolo.

Sebagai daerah otonomi baru hasil pemekaran melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, Papua Selatan masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada sektor kesehatan.

Saat ini hanya terdapat delapan rumah sakit dan 85 puskesmas untuk melayani sekitar 570 ribu penduduk di empat kabupaten, yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.

Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat yang belum optimal, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia.

“Untuk itu, kami mohon dukungan dari pak Menteri Kesehatan yang diwakili Direktur Pelayanan Medis,”ujar Apolo.

Melalui MoU ini, pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat layanan prioritas seperti kanker, jantung, stroke, diabetes, hingga penyakit infeksi emerging melalui sistem pengampuan rumah sakit.

Selain itu, dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerja sama antara rumah sakit pemerintah kabupaten se-Papua Selatan dengan rumah sakit pengampu nasional dan regional.

Program ini diharapkan menjadi langkah awal mempercepat pemerataan layanan kesehatan sekaligus mengurangi ketergantungan rujukan pasien ke luar daerah. (**)

Editor: Ronald