Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengambil langkah dengan mengusulkan pengiriman surat resmi kepada Satgas PKH untuk meminta penjelasan mengenai dasar penertiban dan status lahan yang menjadi perhatian masyarakat Kampung Miri.
udiensi Pemilik Hak Ulayat bersama Gubernur Apolo
MERAUKE, PAPUA SELATAN – Sembilan marga di Kampung Miri, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, masih menantikan kejelasan atas pemalangan lahan seluas 14.234 hektare oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Persoalan tersebut mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Papua Selatan setelah perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa mereka belum memperoleh penjelasan mengenai alasan pemalangan maupun kepastian status lahan tersebut.
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengambil langkah dengan mengusulkan pengiriman surat resmi kepada Satgas PKH untuk meminta penjelasan mengenai dasar penertiban dan status lahan yang menjadi perhatian masyarakat Kampung Miri.
Langkah itu disampaikan Gubernur Apolo saat memimpin audiensi bersama perwakilan sembilan marga, Kepala Kampung Miri, serta Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang diwakili Asisten III Setda Kabupaten Boven Digoel, di ruang rapat lantai 3 Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (12/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa pemalangan lahan dilakukan tanpa adanya penjelasan yang mereka terima dari Satgas PKH.
Menanggapi persoalan itu, Gubernur Apolo menilai pemerintah daerah dan masyarakat perlu mendapatkan informasi resmi agar tidak muncul kesalahpahaman mengenai tindakan penertiban tersebut.
“Melalui surat tersebut, kita perlu memperoleh kejelasan mengenai dua hal utama,” kata Gubernur Apolo.
Menurutnya, persoalan pertama yang harus dijelaskan adalah dasar dan alasan pemalangan lahan seluas 14.234 hektare. Pemerintah perlu mengetahui apakah tindakan tersebut berkaitan dengan kekurangan dokumen, persyaratan perizinan yang belum terpenuhi, atau alasan lainnya.
Persoalan kedua menyangkut status penertiban. Apakah penghentian aktivitas hanya berlaku sementara hingga dokumen dan persyaratan dipenuhi, atau terdapat ketentuan lain yang menyebabkan kegiatan di lokasi tersebut tidak dapat dilanjutkan.
Kejelasan kedua persoalan itu dinilai penting sebagai dasar bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak perusahaan dalam menentukan langkah selanjutnya.
Selain mengirimkan surat, Gubernur Apolo juga membuka kemungkinan untuk mengajukan audiensi langsung dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia selaku Ketua Pengarah Satgas PKH.
“Apabila permohonan tersebut mendapat kesempatan untuk diterima, kita dapat bersama-sama menghadap beliau dengan melibatkan perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten, MRP, DPR Afirmasi, Kepala Kampung Miri, serta perwakilan masyarakat dan pihak terkait lainnya,” ujarnya.
Melalui pertemuan langsung tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap memperoleh penjelasan mengenai hasil pemeriksaan Satgas PKH di lapangan, dasar penertiban, serta kepastian status lahan yang dipersoalkan.
“Kita juga perlu memahami bahwa Satgas PKH tentu memiliki laporan dari tim yang bertugas di lapangan,” kata dia.
Gubernur Apolo menekankan pentingnya komunikasi resmi agar informasi yang diterima seluruh pihak benar-benar utuh dan akurat.
Sebagai tindak lanjut audiensi, Pemprov Papua Selatan akan menyiapkan surat kepada Menteri Pertahanan dengan melampirkan surat dari Kepala Kampung Miri, surat dari Bupati Boven Digoel, serta notulensi hasil pertemuan.
“Melalui langkah tersebut, kita berharap memperoleh penjelasan resmi mengenai alasan penertiban, kelengkapan dokumen dan perizinan, serta kepastian status lahan seluas 14.234 hektare di Kampung Miri,” tambah dia.
Sementara itu, Satgas PKH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.
Satgas tersebut memiliki tugas menertibkan kegiatan di kawasan hutan, termasuk aktivitas pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lainnya yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga adanya penjelasan resmi dari Satgas PKH, alasan dan status pemalangan lahan seluas 14.234 hektare di Kampung Miri masih menjadi persoalan yang membutuhkan kepastian bagi masyarakat dan pihak terkait. (**)
