Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Tugas kami adalah memastikan kabupaten tidak berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi adalah kunci agar Papua Selatan tidak tertinggal dan mampu sejajar dengan provinsi lain
Sekda PPS sampaikan Arahan (Foto: IPS)
Merauke, Selasa (10/2/2026) — Pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Papua Selatan hingga kini masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Ketergantungan ini menjadi tantangan nyata bagi provinsi baru, sekaligus penentu cepat-lambatnya masyarakat merasakan dampak pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, saat audiensi dan kunjungan kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI bersama Kementerian Dalam Negeri, yang berlangsung di Swiss-Belhotel Merauke.
Ferdinandus menjelaskan, dari empat kabupaten di Papua Selatan, hanya Kabupaten Merauke yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif memadai. Sementara Kabupaten Asmat, Boven Digoel, Mappi, serta pemerintah provinsi masih mengandalkan TKD untuk membiayai pembangunan dasar dan pelayanan masyarakat.
“Papua Selatan ibarat anak yang baru belajar berjalan. Kami membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar tidak salah arah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan,” ujar Ferdinandus.
Meski ketergantungan masih tinggi, ia menegaskan pemerintah provinsi terus melakukan pembenahan. Salah satu capaian yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat adalah percepatan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2026, yang berhasil direalisasikan pada Februari. Capaian ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang kerap mengalami keterlambatan.
“Ini bukti bahwa Papua Selatan terus berbenah dan berkomitmen taat terhadap regulasi,” tegasnya.
Dalam konteks pelayanan publik, Ferdinandus juga menekankan peran strategis pemerintah provinsi sebagai koordinator empat kabupaten. Menurutnya, tanpa keselarasan perencanaan dan pemanfaatan anggaran, pembangunan berisiko berjalan sendiri-sendiri dan tidak efisien.
“Tugas kami adalah memastikan kabupaten tidak berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi adalah kunci agar Papua Selatan tidak tertinggal dan mampu sejajar dengan provinsi lain,” katanya.
Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap terbangun penguatan sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, khususnya dalam pengelolaan TKD, Dana Otsus, serta pemanfaatan program kementerian dan lembaga, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan. (Tom)
Editor: Ronald
