
“Kalau masyarakat mempunyai hasil produksi yang banyak, dinas terkait wajib membantu. Tugas pemerintah adalah membantu dan menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.
Foto bersama
MERAUKE, INFO PAPUA SELATAN – Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menggelar kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Orang Asli Papua (OAP) melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung pada 19–21 Oktober 2026 di Hotel Panda, Merauke, dengan melibatkan 150 pelaku usaha OAP dari berbagai sektor.
Mewakili Gubernur Papua Selatan, Asisten I Sekda Provinsi Papua Selatan, Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si.
, menegaskan bahwa pemberdayaan pelaku usaha tidak boleh berhenti pada pelatihan dan sosialisasi, tetapi harus disertai upaya nyata membuka akses pasar.
Ia meminta dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten membantu menghubungkan produk mama-mama Papua dengan hotel, perusahaan, dan pembeli lainnya agar hasil usaha dapat terserap secara berkelanjutan.
“Kalau masyarakat mempunyai hasil produksi yang banyak, dinas terkait wajib membantu. Tugas pemerintah adalah membantu dan menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Mama-Mama Asli Papua (IPPM2AP), Frederika Debat Ndiken, mengajak pelaku usaha OAP meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pengelolaan usaha yang profesional, manajemen keuangan yang baik, serta keberanian belajar dari pelaku usaha yang telah berhasil.
Frederika juga mendorong pendataan pelaku usaha OAP berdasarkan jenis usaha sebagai dasar kerja sama dengan pemerintah, sehingga dukungan Otsus dapat diarahkan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Panitia, Hubertus Letsoin, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam menghadapi persaingan pemasaran, memperluas jaringan usaha, serta menetapkan harga produk yang wajar dan kompetitif. Peserta berasal dari berbagai sektor, termasuk perdagangan sayuran, ikan, daging, bumbu dapur, dan kerajinan tangan.
Melalui kegiatan ini, pemerintah diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pelaku usaha OAP, tetapi juga memperkuat pendampingan dan membuka peluang pemasaran agar produk lokal mampu bersaing, terserap pasar, serta meningkatkan pendapatan keluarga.