Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Melalui FGD ini kita menentukan rencana lima tahun ke depan. Kalau kita tidak serius, maka kita akan mewarisi kegagalan selama lima tahun berikutnya
Foto bersama seluruh perwakilan OPD PPS (Foto: IPS)
Merauke, 12 November 2025 — Pemerintah Provinsi Papua Selatan secara resmi memulai proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB/SDGs) periode 2025–2029. Kegiatan Kick Off dan Focus Group Discussion (FGD) berlangsung di Hotel Sunny Day, Merauke, Rabu (12/11/2025), dihadiri 87 peserta dari berbagai unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan lembaga filantropi.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, S.Pd., M.Sc., mewakili Gubernur Papua Selatan. Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa penyusunan RAD TPB/SDGs menjadi langkah penting untuk memastikan arah pembangunan lima tahun ke depan berjalan terencana, terukur, dan berkelanjutan.
“Melalui FGD ini kita menentukan rencana lima tahun ke depan. Kalau kita tidak serius, maka kita akan mewarisi kegagalan selama lima tahun berikutnya,” tegas Ferdinandus.
Penyusunan dokumen RAD TPB/SDGs ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep.69/M.PPN/HK/08/2024 tentang pedoman teknis penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana aksi pembangunan berkelanjutan.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi:
1. Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Papua Selatan Tahun 2025–2029.
2. Rancangan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan RAD TPB/SDGs.
3. Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Capaian SDGs.
Sekda juga menekankan pentingnya disiplin, integritas, dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Butuh sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar pembangunan Papua Selatan benar-benar berpihak pada rakyat,” ujarnya.
FGD ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Selatan, Universitas Cenderawasih, Universitas Musamus, Taman Nasional Wasur, Samdhana Institute, serta perwakilan dunia usaha seperti Bank Papua, Bank Mandiri, dan BNI.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (12–13 November 2025) ini diharapkan menjadi momentum awal sinergi pembangunan lintas sektor, agar Papua Selatan memiliki dokumen rencana aksi yang kuat dan berlandaskan data serta partisipasi semua pemangku kepentingan. (Tom)
Editor: Ronald
