Perjalanan ASN ke Salor Dapat Dukungan BBM, Pemprov Siapkan Skema Kupon

Kami akan kaji, evaluasi, dan rapatkan kembali terkait penggunaan anggaran untuk BBM bagi ASN ini

Infografis (Foto: IPS)

Merauke – Biaya transportasi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju pusat pemerintahan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Untuk memastikan aktivitas pelayanan publik tetap berjalan, Pemprov telah mengalokasikan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi ASN melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).


Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, mengatakan dukungan BBM diberikan dalam bentuk kupon bensin guna membantu mobilitas pegawai yang harus menempuh jarak cukup jauh menuju lokasi kerja baru di Salor.


“Intinya, gubernur, wakil gubernur dan sekda sudah mengalokasikan anggaran tersebut,” kata Ferdinandus kepada wartawan di Merauke, Jumat (10/4/2026).


Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran diserahkan kepada masing-masing kepala OPD dengan harapan kebijakan tersebut dijalankan secara bijak sesuai kebutuhan pegawai.


Meski demikian, Pemprov Papua Selatan masih menerima sejumlah masukan dari ASN terkait kebutuhan BBM. Keluhan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap efektif dan tepat sasaran.


“Kami akan kaji, evaluasi, dan rapatkan kembali terkait penggunaan anggaran untuk BBM bagi ASN ini,” ujarnya.


Menurut Ferdinandus, besaran anggaran BBM yang dialokasikan bersifat variatif, menyesuaikan kondisi lapangan serta jarak tempuh menuju pusat pemerintahan. Ia menilai dukungan tersebut penting agar kinerja pelayanan publik tidak terganggu.


Di sisi lain, Pemprov Papua Selatan juga menyesuaikan kebijakan dengan arahan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga penggunaan anggaran dilakukan secara lebih hemat namun tetap memperhatikan kebutuhan ASN.


“Dari anggaran yang kecil kita bisa upayakan mengelola lebih cukup,” tambahnya.


Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kelancaran aktivitas pemerintahan di pusat administrasi baru sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. (**)

AGENDA
LINK TERKAIT