Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Tujuan pembangunan adalah masyarakat harus sejahtera, jangan sampai membangun wilayah tetapi masyarakatnya termarginal
Foto bersama (Foto: Humas)
Jayapura – Proyek Strategis Nasional (PSN) dinilai menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, seluruh pembangunan yang dilakukan harus tetap bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo saat menjadi pemateri dalam Diskusi Publik PSN dan Kesejahteraan Masyarakat yang diselenggarakan oleh BMP RI bekerja sama dengan BMP Kota Jayapura di Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Sabtu (30/5/2026).
Menurut Apolo, PSN maupun berbagai program strategis lainnya pada dasarnya merupakan instrumen pemerintah untuk mempercepat pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“PSN dan program-program lainnya yang bernilai strategis yang dilakukan adalah mempercepat pembangunan baik pembangunan nasional maupun di daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari berbagai program strategis tersebut adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Apolo menegaskan bahwa PSN bukanlah program baru. Menurutnya, program tersebut telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional yang setiap tahun tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara itu, proyek strategis yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikenal sebagai Program Strategis Daerah (PSD).
“Jadi, PSN dan PSD ini sebelum kita lahir sudah ada, setiap tahun dilaksanakan, dia bukan barang baru yang baru ada kemarin,” tegasnya.
Di Papua Selatan sendiri, Apolo menyebut terdapat dua PSN yang saat ini sedang berjalan, yakni pengembangan padi untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan pengembangan tebu terintegrasi dengan bioetanol guna memperkuat ketahanan energi.
Menurutnya, kemampuan suatu daerah maupun negara untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi secara mandiri menjadi faktor penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi.
“Kalau daerah yang tidak punya makanan dan tidak punya energi, dia akan bergantung pada daerah lain dan negara lain,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa Papua Selatan kini telah mampu menghasilkan hampir 150 ribu ton beras yang didistribusikan ke berbagai wilayah di Tanah Papua. Potensi lahan pertanian yang luas juga dinilai menjadi modal besar untuk mewujudkan swasembada pangan di masa depan.
Dalam paparannya, Apolo menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seimbang pada tiga sektor utama, yakni produksi, distribusi, dan pasar.
Menurutnya, produksi tidak akan berjalan tanpa ketersediaan lahan, pupuk, alat mesin pertanian, dan sumber daya manusia yang memadai. Namun, produksi yang tinggi juga tidak akan memberikan manfaat apabila distribusi dan pasar tidak tersedia.
Sebaliknya, pasar dan distribusi yang baik juga tidak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi apabila sektor produksi tidak berjalan.
“Oleh karena itu, kita harus melakukan pembangunan di tiga sektor ini secara simultan, berbarengan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Apolo menegaskan bahwa investasi tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Ia mengingatkan agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan kemajuan fisik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuan pembangunan adalah masyarakat harus sejahtera, jangan sampai membangun wilayah tetapi masyarakatnya termarginal,” tegasnya.
Karena itu, setiap investasi dan program pembangunan yang masuk ke Papua Selatan harus memiliki dampak yang terukur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu.
Diskusi publik tersebut diikuti oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat Papua sebagai ruang dialog untuk membahas hubungan antara pelaksanaan PSN dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
