Riset Jangan Mati di Meja Diskusi, Alberth Minta OPD Wajib Pakai Kajian untuk Perencanaan

Merauke — Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menggunakan hasil riset para peneliti sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kebijakan. Penegasan itu disampaikan Asisten III Bidang Umum Setda Papua Selatan, Alberth A. Rapami, saat membuka FGD ke-II kajian pemetaan wilayah berbasis etnografi yang digelar Bapperida Papua Selatan di Hotel Sunny Day Inn Merauke, Kamis (20/11/2025).

Dalam sambutan, Alberth mengatakan bahwa hasil riset yang telah dilakukan para peneliti tidak boleh berhenti pada tahap kajian saja. “Hasil riset yang dilakukan oleh para peneliti jangan selesai di sini, kalau bisa hasil riset ini dipakai dalam perencanaan-perencanaan seluruh OPD, apalagi riset menyangkut manusia,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa para peneliti sudah turun langsung melakukan wawancara dan diskusi dengan masyarakat di empat kabupaten. Karena itu, hasil kajian perlu disampaikan ke seluruh kepala OPD sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan daerah. “Tujuan dari melaksanakan riset sebagai bahan pimpinan dalam mengambil keputusan dan berbagai kebijakan yang menyentuh langsung ke daerah,” ujarnya.

Alberth juga menyinggung kerja sama riset yang sudah berjalan selama tiga tahun antara Bapperida Papua Selatan dengan Universitas Musamus dan beberapa universitas lain. Namun ia mempertanyakan, apakah kajian tersebut sudah benar-benar digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Ia berharap kajian ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan perencanaan wilayah dan kota.

Lebih jauh, Alberth mengingatkan amanat UU Pemerintahan Daerah 2014 yang menekankan percepatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, partisipasi, dan daya saing. Hal itu menurutnya harus menjadi rujukan pemerintah dalam menggunakan hasil riset.

Ia juga menyampaikan pesan Gubernur Apolo Safanpo bahwa pemerintah memiliki dana tapi SDM riset terbatas, sementara universitas memiliki SDM namun tanpa anggaran. Karena itu, pemerintah memanfaatkan universitas lokal agar riset berjalan tepat sasaran. “Universitas lokal tau permasalahan daerah,” ujarnya.

Terkait metode, Alberth menjelaskan bahwa etnografi merupakan penelitian berbasis observasi langsung dan partisipasi dalam komunitas untuk memahami budaya, perilaku, serta interaksi sosial. Kajian pemetaan wilayah, katanya, merupakan proses ilmiah dengan analisis dan representasi data geografis untuk menggambarkan wilayah secara visual.

Ia menilai apa yang dilakukan Bapperida sudah tepat karena universitas lokal telah memiliki data penduduk dari empat kabupaten: Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. “Tinggal bagaimana turun ke lapangan dan melihat secara langsung kemudian membuat kajian,” katanya.

Alberth menekankan pentingnya FGD sebagai ruang membuka pemikiran dan membahas hasil kajian dengan OPD dan empat Bapperida kabupaten yang mengikuti secara daring. Namun ia kembali menegaskan kekhawatiran utama: “Problem adalah apakah FGD ini digunakan untuk perencanaan atau tidak.”

Ia menutup sambutan dengan meminta Bapperida Papua Selatan mensosialisasikan hasil riset kepada seluruh OPD, agar setiap instansi memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat.

Penulis : Joseph R

Editor: Ronald R