Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Heribertus Silfinus Silubun, menyampaikan bahwa terdapat delapan agenda utama yang dibahas bersama pemerintah daerah, sekaligus meminta pandangan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo.
Rakor TAPD Pemprov dan DPRP (Foto: Humas)
Merauke – Arah penggunaan anggaran daerah hingga fungsi pengawasan DPRP menjadi fokus dalam rapat koordinasi (rakor) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP), yang digelar di Kantor DPRP Papua Selatan, kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Kamis (23/4/2026).
Rakor ini menjadi ruang penyelarasan kebijakan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar berdampak pada masyarakat, sekaligus memastikan tidak terjadi bias dalam penetapan program dan harga.
Ketua DPRP Papua Selatan, Heribertus Silfinus Silubun, menyampaikan bahwa terdapat delapan agenda utama yang dibahas bersama pemerintah daerah, sekaligus meminta pandangan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo.
“Agenda pertama terkait Peraturan Gubernur tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRP Papua Selatan,” ujarnya.
Selain itu, pembahasan juga mencakup pokok-pokok pikiran (pokir) DPRP sebagai dasar aspirasi masyarakat, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025.
Isu strategis lain yang dibahas adalah rencana APBD Perubahan 2026, termasuk perhatian terhadap akses infrastruktur seperti jalan masuk Kantor DPRP Papua Selatan di Salor yang dinilai penting untuk menunjang aktivitas pemerintahan.
Tak kalah penting, rakor juga menyoroti peran dan dampak APBD agar tidak menimbulkan bias dalam penetapan harga, yang berpotensi memengaruhi kebijakan anggaran ke depan.
Agenda lainnya meliputi penataan interior ruang anggota DPRP serta penguatan fungsi pengawasan melalui optimalisasi peran mitra komisi, dengan harapan seluruh dinas lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rakor tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRP Papua Selatan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta jajaran Pemprov Papua Selatan, termasuk Sekretaris Daerah, Ferdinandus Kainakaimu.
Melalui pertemuan ini, pemerintah dan legislatif diharapkan dapat memperkuat sinergi, sehingga setiap kebijakan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan publik dan mendorong percepatan pembangunan di Papua Selatan. (*)
Editor: Ronald
