Semua Berita

news
Informasi Pemerintahan 16 April 2026

Bantuan Sosial Lebih Tepat Sasaran, Pemprov Papua Selatan Perkuat Data Masalah Sosial Lewat SIKS-NG

Kejadian-kejadian sosial hari ini disebabkan oleh permasalahan kecil yang tidak diperhatikan. Karena itu harus didata agar ke depan tidak terjadi masalah yang sama

news
Informasi Pemerintahan 16 April 2026

Dana Otsus dan Infrastruktur Harus Segera Mengalir, Pemprov Papua Selatan Target Dua Pekan Penetapan

Jadi, tahapannya benar, prosedurnya benar, mekanismenya benar sehingga format dan dokumennya sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

news
Informasi Pemerintahan 16 April 2026

Penambahan Dana Otsus Masuk APBD Perubahan, Program Prioritas Papua Selatan Disesuaikan

Sehingga jumlah dananya itu sama dengan jumlah dana yang digunakan pada 2024 lalu

news
Informasi Pemerintahan 16 April 2026

Data Penduduk Belum Lengkap, Papua Selatan Berpotensi Kehilangan Tambahan Anggaran dan Layanan Publik

Selain itu, data penduduk juga menjadi acuan dalam menentukan kebutuhan pembangunan fasilitas kesehatan baru di wilayah Papua Selatan.

news
Informasi Pemerintahan 16 April 2026

Pelantikan 352 Pejabat di Boven Digoel Dipersoalkan, Aduan Masyarakat Dibawa ke Pemprov

Kita bekerja itu dalam aturan, ada payung hukum yang menaungi kita, supaya jangan keluar dari koridor

news
Informasi Pemerintahan 16 April 2026

Pemprov Papua Selatan Gelar Rapat Pembentukan Panitia HUT RI dan Paskibraka

Mudah-mudahan HUT Kemerdekaan ke-81 kali ini dilaksanakan lebih meriah lagi dari sebelumnya,"kata Paskalis disela-sela sambutan.

news
Informasi Pemerintahan 16 April 2026

Mama Papua Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan, MRP Usulkan Pembangunan Pasar Khusus di Merauke

Penguatan mama-mama Papua dalam implementasi otonomi khusus menjadi prioritas, yakni pembangunan Pasar Mama-Mama Papua

news
Informasi Pemerintahan 16 April 2026

Pengaduan Pelantikan Pejabat di Boven Digoel Disampaikan ke Pemprov, Sistem Merit Jadi Sorotan

Ia juga menjelaskan dasar hukum manajemen ASN terkait pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 mengenai pengawasan, pengendalian, norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN.

LINK TERKAIT