
Pada prinsipnya akan ditindaklanjuti, hanya saja karena keterbatasan anggaran, maka dilakukan bertahap mana yang didahulukan dan mana yang berikutnya
“Jika BPK sudah menyelesaikan pemeriksaan terperinci maka satu minggu setelah penandatanganan berita acara dan RAP maka sudah bisa diusulkan untuk APBD perubahan,” tambahnya.
Kalau ada informasi dari pimpinan DPRP bahwa ada pimpinan OPD yang tidak hadir maka harus ada tindakan tegas, semua harus bersinergi,” tegas Apolo.
Ini bukan hanya milik pemerintah, tapi ini milik kita semua
Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan momentum Musrenbang Otsus dan RKPD tahun 2027 ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat merencanakan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar dan prioritas masyarakat
Jadi, tahapannya benar, prosedurnya benar, mekanismenya benar sehingga format dan dokumennya sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku